GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

7 Faktor Paling Mempengaruhi Kerusakan Hutan dan Buruknya ...

7 Faktor Paling Mempengaruhi Kerusakan Hutan dan Buruknya ...

kicknews.today â€" Daya dukung lingkungan lingkungan NTB semakin tak berdaya dengan laju kerusakan hutan yang semakin parah. Bisa dibayangkan, per tahun 100 hektar…

7 Faktor Paling Mempengaruhi Kerusakan Hutan dan Buruknya ...

kicknews.today â€" Daya dukung lingkungan lingkungan NTB semakin tak berdaya dengan laju kerusakan hutan yang semakin parah. Bisa dibayangkan, per tahun 100 hektar hutan rusak setiap tahun akibat perambahan dan illegal logging.

Konsep perencanaan pembangunan di NTB yang pro kelestarian lingkungan hanya di atas kertas. Berikut tujuh faktor menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB yang menjadi penyebab utama kerusakan hutan dan umumnya lingkungan :

  1. Illegal Logging
Baca Juga

Lagi, Polsek Narmada Sita Kayu Hasil Illegal Logging

Miris…Ratusan Ribu Hektar Hutan NTB Rusak

Banyak Faktor, Realisasi Dana Lingkungan Terhambat

Ada Kebakaran Hutan, Jokowi Bakal Copot Kapolda dan Pangdam

Pada sektor kehutanan di NTB luas hutan 1,071 juta ha, kini tersisa tutupannya hanya 22 persen saja dengan laju kerusakan 1,4 persen pertahun. Dengan asumsi jika terus terjadi kerusakan , baik yang disebabkan oleh perambahan hutan, illegal logging dan alih fungsi lahan, maka 20 tahun yang akan datang NTB tidak lagi memiliki hutan, dan tentu akan berdampak pada berbagai ancaman yang mulai akrab terjadi disetiap tahun seperti banjir bandang dan krisis air.

  1. Pembangunan

Konsep pembangunan dan pemanfaatan ruang sering menjadi persoalan dan melahirkan konflik di tengah masyarakat. Ini masih terus terjadi terutama di sektor pengembangan pariwisata dan industry perhotelan.

Di Kota Mataram, termasuk kontribusi dari buruknya sistim perizinan, seperti adanya aktivitas pembangunan terlebih dahulu baru mengurus izin, dan tidak jarang menyis akan konflik sosial, di sisi lain pembangunan hotel dan pertokoan di bantaran sungai telah nyata terjadi dan melanggar aturan namun tidak dilakukan penindakan dan seakan terus di biarkan tanpa ada upanya melakukan penegakan peraturan ), penanganan sampah juga menjadi persoalan yang makin hari makin menghawatirkan termasuk potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.

  1. Sektor Pariwisata

Di sektor ini yang memanfaatkan ruang pesisir dan laut, sudah menjadi umum bahwa industri perhotelan sangat banyak yang menguasai pantai yang seharusnya menjadi milik publik. Namun di beberapa tempat seperti di Batu Layar, Senggigi, Sekotong, dan Kuta Lombok Tengah sehingga mengancam ruang hidup dan wilayah kelola rakyat. Pada sektor pendukungnya seperti pemanfaatan air bersih banyak melanggar aturan dimana ter indikasi banyak industry perhotelan yang menggunakan air tanah secara illegal. Bahkan saat ini di Gili Terawangan ada aktivitas perusahaan asing yan g mengelola air permukaan untuk menyuplai air ke hotel-hotel secara illegal berlangsung lebih dari 5 tahun dan dilakukan pembiaran dan kini di tangani pihak penegak hukum namun penindakannya masih lemah dengan UU Air No 11 tahun1974.

Sementara aktivitasnya yang illegal tentu sangat mungkin bisa ditindak dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, baik perusahaan, pemerintah yang melakukan pembiaran maupun pemilik lahan yang dipakai menjadi lokasi pengeboran tersebut.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di atas lahan 1.250 ha, pemerintah hanyagembangkan model pariwisata konvensional yang mengusir rakyat dari tanahnya. Seharusnya pemerintah menyiapkan porsi atau ruang bagi masyarakat untuk terlibat mengelola wisata dan menikmati manfaat dari program tersebut.

  1. Reklamasi Illegal

Di Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong Lombok Barat, ada reklamasi illegal yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok-kelompo k masyarakat. Ini jelas melanggar aturan, namun pelakunya hanya diberikan teguran. Dimana seharusnya dilakukan proses hokum, namun justru pemerintah melakukan pembiaran aktivitas reklamasi illegal tersebut. Sebab reklamasi tidak mungkin dilakukan oleh rakyat biasa, melainkan pemodal yang mem-back up di belakang. Rujukan penindakannya UU nomor 26 tahun 20017 tetang Tata Ruang, UU nomor 27 Tahun 2007 tentang pesisir dan Laut dan UU nomor 32 tahun 2009 tetntang pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.

  1. Konflik Teritorial

Konflik ini berlangsung lama dan terjadi di berbagai tempat. Negara harus hadir memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, seperti di Sembalun, Jurang Koak Sambelia, Cek Bocek Sumbawa, dan di berbagai tempat lainnya termasuk di kawasan pengembangan pariwisata. Semestinya ini menjadi program prioritas pemerintah untuk diselesaikan. Belum lagi pengelolaan kawasan hutan secara illegal oleh masyarakat mestinya dapat di dorong de ngan percepetan perhutanan sosial dengan skema yang sesuai dengan tipe kawasan dan secara partisipatif sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh rakyat.

  1. Sektor Pertambangan

Sektor ini, baik skala besar seperti kontrak karya yang dalam beberapa tahun ini ramai dibicarakan soal divestasi saham dan ukuisisi, serta kepemilikan saham.

Hampir komponen bangsa hanya bicara soal keuntungan saja tanpa memastikan bagaimana reklamasi pasca tambang/ rehabilitasi kawasan. Disisi lain tambang skala kecil seperti tambang pasir dan pertambangan emas tanpa izin dimana-mana dan berlangsung dari puluhan tahun yang tentu sangat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Ini membutuhkan perhatian dan tindakan untuk perbaikan sehingga dorongan kita adalah moratorium tambang.

  1. Penegakan Hukum Lemah

Penanganan kasus kasus lingkungan di NTB masih sangat minim. Ditambah dengan beberapa kasus illegal logging, pelanggar an tata ruang dan pembangunan tanpa izin yang selama ini muncul masih sangat minim tertangani. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih progressif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif lagi .

“Berbagai isu dan persoalan diatas merefleksikan kepada kita semua bahwa betapa sangat serius dan kompleks persoalan lingkungan di NTB dan berdampak pada berbagai sendi kehidupan. Dan sebuah keniscayaan negara harus hadir memberi rasa keadilan bagi rakyat,” kata Direktur Eksekutif Walhi NTB, Murdani. (red)

Tanggapan Pembaca

Tanggapan

Sumber: Google News | Liputan 24 Sumbawa Besar

No comments